Beranda Opini Undecided Voters dan Swing Voters Dalam Pilkada Pemalang 2020

Undecided Voters dan Swing Voters Dalam Pilkada Pemalang 2020

4
0

Pemalang – Jelang Pemilu serentak 2020 ini beberapa lembaga survei yang melakukan survei independen maupun internal partai sering menggungkapkan istilah swing voter dan undecided voters. Dua istilah yang berbeda yang biasanya merupakan salah satu ceruk yang selalu diperebutkan oleh kandidat pasangan calon kepala daerah.

Swing voter adalah istilah untuk merujuk pada kelompok pemilih yang pada pemilu sebelumnya mendukung partai A, tetapi pada pemilu mendatang dapat berubah mendukung partai B. Demikian pula kemungkinan pemilih yang pada Pilkada sebelumnya memilih Paslon A yang didukung oleh partai atau koalisi partai, oada pemilu nanti dimungkin berubah memilih Paslon B dengan koalisi partai lainnya.

Sedangkan istilah undecided voters, menurut  Peneliti Lingkaran Survei Indonesia (LSI), Fitri Hari adalah jumlah orang yang belum menentukan pilihan hingga ke Tempat Pemungutan Suara (TPS). Artinya, pilihan mereka ditentukan saat menjelang hari H pencoblosan atau pada saat di TPS.

Pengamat politik Hendri Satrio mengemukakan bahwa  swing voter muncul karena dua faktor. Pertama, karena memang belum memiliki pilihan. Kedua, sudah memiliki pilihan tapi masih mempertimbangkan beberapa hal.

“Rata-rata swing voters baru akan menentukan pilihan seminggu sebelum pemilihan atau pada hari H pencoblosan baru akan menentukan pilihan,” kata Hendri Dalam suatu diskusi politik di akhir tahun 2018 yang lalu.

Menurut Ketua Umum Perkumpulan Swing Voters (PSV), Adhie Massardi mengatakan swing voters dalam survei politik merupakan masyarakat atau pemilih rasional yang berjumlah 30 hingga 40%  di setiap pemilu. Mereka biasanya tidak nyaman dengan tingkah laku para politisi peserta pemilu dan gagasan yang dinilai tidak masuk akal.

Dari data PSV, angka swing voter mengalami kenaikan dari tahun ke tahun. Dimulai dari 7,3% pada Pemilu 1999, 15,9% pada Pemilu 2004, 21,8% pada Pilpres putaran I tahun 2005, dan 23,4% pada pilpres putaran II tahun 2005.  Sedangkan, pada Pileg 2009 terdapat 29,3% golput, sebanyak 28,3% pada Pilpres 2009, 24,8% pada Pileg 2014, dan 29,1% pada Pilpres 2014 itu berdasarkan data Pilpres. PSV tidak spesifik mendata di Kabupaten/kota untuk keperluan pilkada.

“Dari pengamatan kami, pemilu ke pemilu sejak era reformasi mulailah kelihatan bahwa masyarakat kita tidak semuanya memahami tingkah laku para politisi partai. Kami tidak ingin golput terus meninggi,” ujar Adhie.

Hal ini juga diungkapkan Burhanudin Muttadi ada penurunan trend menurun.

“Pemilih yang belum menentukan pilihan dalam simulasi pilihan partai menunjukkan tren menurun. Makin dekat pemilu, undecided voters berkurang menjadi 9,2 persen,” ungkap Direktur Eksekutif Indikator Politik Indonesia Burhanuddin Muhtadi, Rabu (3/4/2019).

Pada Pilpres kemarin menunjukkan, undecided voters dari yang sebelumnya 19,6 persen pada Oktober 2018, kemudian 17,9 persen pada Desember 2018, dan kini hanya menyisakan 9,2 persen pada Maret 2019.

Sedangkan  undecided voters diprediksi semakin mengecil. Hasil Survei terakhir Lingkar Survei Indonesia (LSI)  menyatakan ada sekitar 16,2 persen jumlah undecided voters dan diprediksi semakin mengecil jelang pelaksanaan pilpres. Dia menjelaskan sebaran distribusi undecided voters itu sangat beragam. Di segmen umur, jumlah undecided voters merata. Paling besar di usia 20-29 tahun sebanyak 16 persen, dan 22,6 persen di atas usia 50 tahun.
Untuk distribusi pendidikan, undecided voters 19 persen untuk yang lulus SD atau di bawahnya, tamat SMP 14 persen, tamat SMA 12,4 persen, dan pernah kuliah 17,9 persen. Untuk variabel pendapatan, paling banyak di segmentasi yang berpendapatan Rp 400.000-Rp 1 juta berjumlah 20 persen, sementara yang berpendapatan di atas Rp 2 juta jumlahnya 11 persen.

“Tapi ini suara hasil survei. Karena terkadang banyak warga yang berpendidikan tinggi, pada hari H tak datang atau berhalangan teknis untuk hadir di TPS sehingga akhirnya tak memilih,” jelas Fitri  peneliti di LSI.

Lalu apa perbedaan undecided voters dan kalangan tak memilih atau golput? Menurut Fitri, para undecided voters masih bisa dipengaruhi dengan treatment dan program-program. Sementara yang golput adalah orang yang sejak awal memang memilih untuk tak memilih di pemilu.

“Undecided voters masih mungkin jadi golput apabila tak bisa diyakinkan untuk memilih. Kalau survei terakhir, masih ada angka 32,2 persen dari penjumlahan orang yang belum memilih dan pemilih kedua capres yang masih ragu-ragu. Ini berpotensi golput,” kata Fitri.

Dia juga mengakui fenomena undecided voters adalah hal umum di seluruh pemilu di dunia. Di Indonesia, berdasarkan pengalaman di Pilkada maupun Pemilu legislatif, jumlahnya berkisar 30-40 persen.

“Kita harap sih angkanya makin mengecil saat pilpres nanti. Angka 16 persen undecided voters itu cukup bagus. Kalau di pilpres 2009 lalu, undecided voters itu 30-40 persen dan menjadi golput,” ujarnya.

Golput
Golput (golongan putih) adalah salah satu bentuk perlawanan terhadap praktik politik dari orang-orang yang kecewa terhadap penyelenggaraan negara dengan cara tidak memilih partai atau legislator (dalam pemilu legislatif) atau Presiden (dalam pemilu Presiden).

Mereka yang golput sebagian besar menganggap para penyelenggara negara dan partai-partai yang ada tidak menyuarakan dan pro-kebaikan berpolitik. Jadi, daripada memilih partai yang ada lebih baik tidak memilih siapa pun. Anggapan mereka, partai-partai yang ada akan berperilaku buruk pula bila memenangkan pemilu.

Golput bukanlah organisasi yang diatur oleh instrumen peraturan. Itu juga tidak dikoordinasi melalui sistem manajemen. Golput sekadar penyebutan kepada akumulasi pribadi-pribadi yang tidak ikut pemilu atau ikut pemilu tetapi dengan cara merusak surat suara. Mereka tidak mengenal satu sama lain dan biasanya tidak dikenali, bahkan oleh orang yang terdekat, sekalipun. Tentu saja, ada beberapa orang yang berani mendeklarasikan dirinya adalah golput.

Pengertian golput di atas terbatas pada orang-orang yang secara sadar menentukan pilihan dengan cara tidak memilih. Lebih luas, golput juga mencakup orang-orang yang tidak memilih dengan berbagai alasan yang di luar kuasanya, misalnya tidak tercantum di daftar pemilih tetap, perantau yang tekendala administrasi, tekanan dari pihak lain untuk tidak memilih, kurang kesadaran politiknya, dan kelalaian.

Dari hasil riset yang dilakukan oleh LSI, diketahui setidaknya ada tiga jenis golput. Yakni mereka yang tak jadi memilih karena alasan teknis seperti susah menjangkau TPS. Kedua, golput karena alasan administratif, semisal karena namanya tak masuk daftar pemilih (DPT). Ketiga golput politis, yakni nama masuk DPT dan bisa menjangkau TPS, namun memang bersikap tak memilih sejak awal.

“Di Indonesia, kalangan golput itu datang dari ketiga kombinasi. Di negara maju banyak yang golput politis. Di Indonesia, banyak yang ingin memilih namun secara administratif dan teknis terbentur,” jelasnya.

“Masalahnya golput yang 30-40 persen, yang katanya di survei 10-20 persen itu, terbentur masalah teknis dan administratif. Makanya perlu penyelenggara menguatkan aksesnya. Mungkin seperti di Papua, itu masyarakat butuh perahu dan pesawat terbang untuk menjangkau TPS,” jelasnya.
Sementara untuk golput politis, di Indonesia jumlahnya hanya sekitar 10 persen. Sisanya 80-90 persen menjadi golput karena alasan teknis dan administratif.

Golput dan Undecided Voters Akhirnya memilih
Biasanya para undecided voters dan golput itu mau memilih disebabkan beberapa faktor. Utamanya akibat sosialisasi dan upgrading dari pasangan calon, sehingga awalnya ragu bisa berubah menjadi yakin untuk memilih.

“Itu melalui debat dan kampanye, terpaan media,” kata Fitri.
Kedua, berubah setelah mendapat masukan dari agen politiknya. Semisal, di dalam sebuah keluarga, sang ayah yang mengajak dan membujuk anak remajanya untuk memilih dan akhirnya diikuti. Ketiga, dipengaruhi terpaan partai, ormas, atau kelompok civil society yang ada. Keempat, faktor fenomena atau peristiwa politik luar biasa. Misalnya selama ini golput, namun berubah ketika Jokowi dan Prabowo membuat kontrak politik bahwa koruptor harus dihukum mati.

“Atau isu pelecehan seksual oleh calon yang bisa merubah pilihan,” kata dia.

Lalu apa saran Fitri kepada Timses Pasangan calon untuk bisa mempengaruhi para undecided voters secara baik? Menurutnya, langkah pertama adalah masing-masing calon menempatkan program dan kampanye ke segmen tepat.
Misalnya, survei menemukan Paslon A didukung perempuan dan kurang didkung laki-laki. Itu artinya Paslon A mulai menyentuh kaum laki-laki. Atau Paslon B lemah di segmen pemilih wong cilik, namun kuat di segmen kalangan kelas atas. Maka paslon B  harus mulai memperkuat kampanye di segmen wong cilik.

Kedua karena kuatnya kampanye hitam yang beredar, maka masing-masing timses tak melakukan blunder dan melakukan intervensi politik supaya pemilih loyal tak lari dari pilihan awal.

“Maka itu, ketika pasangan calon bekerja, maka supporting system seperti parpol dan sukarelawan harus bekerja mem-back up,” ujarnya.

Untuk money politics, Fitri mengakui responden survei selalu menyatakan menolak politik uang. Hanya saja, pihaknya memprediksi money politics terjadi dan bisa menaikkan atau menurunkan elektabilitas pasangan calon sebesar 10-20 persen.

“Cuma biasanya pemilih militan tak bisa digoyang. Yang bisa digoyang itu adalah pemilih yang kurang militan,” tandas Fitri. (*)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here